DPR Usulkan Pencegahan Kekerasan Seksual di PPDS
Komisi IX DPR RI usulkan langkah konkret cegah kasus kekerasan seksual oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), menyusul skandal RSHS Bandung 2025 di mana residen Unpad lakukan pelecehan terhadap pasien. Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafafiroh desak rapat darurat dengan Kemenkes, Kemenristek, KKI, dan RS pendidikan untuk evaluasi sistemik. Usulan ini respons keprihatinan Ketua DPR Puan Maharani yang sebut kasus itu “kejahatan kemanusiaan”.
Latar Belakang Kasus & Usulan DPR
Kasus dokter PPDS modus prosedur medis picu kemarahan publik; Kurniasih Mufidayati tuntut cabut STR/SIP permanen pelaku.https://fireartsale.org DPR rencanakan rapat 17 April 2025 bahas tes kesehatan mental wajib, audit SOP RS, dan kontrak langsung residen-RS. Uya Kuya usul Satgas Anti-Bullying Kemenkes untuk lindungi korban dan benahi kultur toksik PPDS yang overload kerja 36 jam shift.
Kasus ini tipis es; survei internal medis tunjukkan 20% residen alami pelecehan, tapi pelaporan rendah karena takut karir.
Usulan Konkret DPR
Netty Prasetiyani Aher tekankan evaluasi regulasi profesi pasca-kasus serupa.
Analisis Kritis & Realitas
Usulan DPR tepat sasaran, tapi kritik: kenapa butuh skandal brutal baru reaktif? Sistem PPDS kolaps—shift ekstrem, kompetisi masuk 1:10, dan senioritas toksik hasilkan burnout 70% residen. Cabut STR bagus simbolis, tapi tanpa reformasi beban kerja (EU batasi 48 jam), kasus berulang. Di Indonesia 17.000 spesialis baru tahunan, RSHS overload; solusi holistik butuh kurangi kuota PPDS 20% dan psikolog wajib RS. Positif: satgas potensial ubah kultur, tapi eksekusi bergantung political will Kemenkes—jangan jadi rapat seremonial tahunan.
Kasus ini momentum reformasi medis: pasien rentan percaya total, pengkhianatan profesi hancurkan sistem JKN. DPR harus pantau implementasi 6 bulan, publikasikan progress cegah impunitas.
Kembali ke Beranda.